Normalisasi Jepang

Kebijakan LN Indonesia terhadap Jepang yang 'normal'

Diskusi JF

Banyak orang Jepang sendiri tidak menyadari bahwa Jepang selama ini adalah negara yang terlucuti. Mereka tidak punya tentara, namun dengan demikian mereka juga tidak perlu menanggung beban keamanan, dan dapat fokus terhadap pembangunan ekonomi secara maksimal.

Perubahan resmi Badan Pertahanan Jepang menjadi Kementerian Pertahanan Jepang pada Januari 2007 disebut oleh (mantan) Perdana Menteri Abe Shinzo sebagai "sebuah peristiwa yang menandai berakhirnya rezim pascaperang dan akan meletakkan dasar membangun negara baru."
Perubahan tersebut berlangsung nyaris tanpa sorotan dari Indonesia. Ini menandakan bahwa 'normalisasi' Jepang bukan menjadi masalah di kalangan orang Indonesia.

Walaupun merasakan kejamnya pendudukan militer Jepang 1942-1945, sikap Indonesia terhadap sejarah perang Jepang, jauh lebih lunak dibandingkan sikap China dan Korea. Misalnya, Indonesia tidak pernah mempermasalahkan kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Yasukuni.

Penyebabnya adalah:

• Jepang mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia
• Banyak pemuda dan pemimpin militer dilatih oleh Jepang
• Sejak penegakan hubungan diplomatik pada tahun 1958, terbentuk hubungan ekonomi yang sangat dekat antara Indonesia dan Jepang: Jepang membayar perbaikan pascaperang, Jepang menjadi donor terbesar, investor utama, dan pasar penting bagi ekspor Indonesia.
• Setelah 1965 sampai akhir Perang Dingin, Indonesia berada di kelompok antikomunis yang sama dengan Jepang, memandang China sebagai ancaman luar utama.

Indonesia menyambut hangat dan mendukung misi pertama Pasukan Perdamaian PBB Jepang. Walaupun begitu, Indonesia sebagaimana negara ASEAN lainnya menolak keras gerakan terhadap proyeksi kekuatan militer pertahanan agresif di pihak Jepang.

Indonesia menentang AS agar Jepang memikul sebagian beban keamanan dan meningkatkan patroli laut pada jarak 1000 nautikal mil, dan melawan keikutsertaan langsung Jepang dalam memastikan keamanan navigasi di Selat Malaka. Indonesia, Malaysia dan Singapura hanya akan menerima bantuan finansial dan teknis untuk meningkatkan kemampuan mereka masing-masing. Kekuatan Jepang diproyeksikan di atas pertahanan negaranya sendiri akan dipandang dengan kecurigaan oleh negara-negara Asia Tenggara.

Bagi Indonesia, hubungan segitiga China-Jepang-AS sangat penting untuk keamanan Asia-Pasifik yang lebih luas. Indonesia dan ASEAN sebagai satu kesatuan memilih keteraturan regional multipolar berdasarkan keseimbangan stabil ketiga struktur kekuatan. Jepang dapat bertindak sebagai pengimbang kebangkitan ekonomi militer China. Untuk itu, kebijakan luar negeri Jepang tidak boleh hanya didikte oleh Washington, melainkan harus siap menjadi penengah seandainya ada konflik antara AS dengan China.

Jepang harus memberitahukan negara tetangga termasuk Indonesia mengenai dampak perubahan nama Badan Pertahanan menjadi Kementerian Pertahanan, baik dalam doktrin, strategi dan sikap. Jepang perlu memastikan kepada negara tetangga bahwa menjadi 'normal' tidak berarti kembalinya ideologi militer, ekspansi dan agresi.

Selama Jepang berpegang pada komitmen perdamaian dan kerja sama, kebijakan luar negeri Indonesia tidak akan berubah. Jepang sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, dan di masa depan terbuka kemungkinan kerja sama dalam bidang pertahanan, sebagai sumber alternatif perangkat militer yang canggih, apalagi bila ada prospek transfer teknologi.